Di Jayapura, PNS dan Polri Juga terima BLSM

Inilah bukti carut marutnya BLSM atau Balsem atau apala namanya, Program ang terlalu terburu-buru dan bersifat tidak mendidik.
Penerima dana program Bantuan Langsung Tunai Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Jayapura, Papua, berdasar…

Inilah bukti carut marutnya BLSM atau Balsem atau apala namanya, Program ang terlalu terburu-buru dan bersifat tidak mendidik.

Penerima dana program Bantuan Langsung Tunai Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Jayapura, Papua, berdasarkan data dari Kantor Pos Cabang Sentani banyak di antaranya dari kalangan pegawai negeri sipil dan anggota Polri.

“Karena kami hanya bertugas menyalurkan dana BLSM berdasarkan data penerima dari pemerintah, maka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mengetahui hal tersebut salah sasaran,” kata Manajer Pengolahan Kantor Sentra Distribusi (KSD) Kantor Pos Cabang Sentani 99100 Rendi Novian kepada Antara di Sentani, Rabu (18/9/2013).

Rendi menuturkan bahwa saat pengambilan dana BLSM, yang datang justru banyak dari kalangan berpakaian dinas seperti PNS dan anggota Polri. Tetapi karena mereka datang dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial resmi, maka Kantor Pos harus membayarkan dana BLSM itu.
“Menurut kami, dana BSLM ini penyalurannya ada yang sesuai dengan keadaan pemegang kartu, yakni kategori masyarakat miskin, tetapi banyak pula yang tidak tepat, diterima oleh yang tidak seharusnya,” urai Rendi.

Ia menjelaskan, penyaluran BLSM tahap kedua di Kabupaten Jayapura dilaksanakan tanggal 9-24 September 2013 di masing-masing kantor pos wilayah setempat. Jumlah penerima BLSM ini mencapai 4.997 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

“Dengan besaran Rp300 ribu dalam sekali penerimaan pada masing-masing tahap, maka total anggaran yang tersedia sekitar Rp1,4 miliar,” tandasnya.
Sedangkan total keseluruhan dana BLSM yang disalurkan pada tahap pertama dan kedua untuk 4.667 RTS tersebar di 34 kampung atau desa di lima distrik atau setingkat kecamatan di Kabupaten Jayapura sekitar Rp2,9 miliar.

“Sekitar 10 persen pemegang Kartu Perlindungan Sosial untuk tahap pertama belum mengambil dana BLSM tersebut, sehingga dalam penyaluran tahap kedua ini jika datang akan kami bayarkan sekaligus,” tukasnya.
Selain itu, Rendi mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihaknya selama penyaluran dana BLSM adalah banyaknya masyarakat yang mengeluh namanya tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. Tidak hanya itu, banyak pula masyarakat yang hendak mengambil BLSM tetapi tidak memiliki kartu identitas.

“Kami agak kesulitan menyerahkan BLSM bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP atau kartu identitas lainnya. Kami biasanya minta agar masyarakat dapat menyerahkan surat keterangan domisili dari pejabat setempat,” katanya.

Ia mengharapkan, kedepannya masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukannya berupa kartu identitas, sehingga jika ada program bantuan dari pemerintah dapat diikutsertakan kembali.




sumber : http://www.suaranews.com/2013/09/wah-pns-polri-di-jayapura-juga-jadi.html