Herijaya.Com JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) memastikan Pemilu 2014 masih tersandera praktik kotor, yakni politik uang.
"Rangkaian pemilu masih tersandera, marak praktik politik transaksional. Potensi abuse of po…
"Rangkaian pemilu masih tersandera, marak praktik politik transaksional. Potensi abuse of power atau penyalahgunaan fasilitas negara, dan dana kampanye haram sebagai modal politik," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (6/4).
Dia menjelaskan, ICW bersama 15 jaringan pemantau melakukan pemantauan terkait politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam masa kampanye terbuka pada 16 Maret hingga 5 April kemarin.
Pemantauan dilakukan di 15 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dari hasil pemantauan ditemukan puluhan kasus terkait jenis pelanggaran politik uang.
"Pemberian uang berjumlah 33, pemberian barang sebanyak 66, dan pemberian jasa 14," beber Abdullah.
Menurutnya, jenis politik uang yang paling dominan adalah pemberian barang yakni sebesar 59 persen. Sedangkan pemberian uang 29 persen, dan pemberian jasa 12 persen. Jumlah pemberian uang berkisar antara Rp 26 ribu sampai Rp 50 ribu. Sementara bentuk pemberian barang paling dominan adalah pemberian pakaian, sembako, dan peralatan rumah tangga.
Selain itu, politik uang juga diberikan dalam bentuk jasa. Seperti pelayanan kesehatan, hiburan atau pertunjukan, layanan pendidikan, dan janji pemberian uang.
"Dominan pemberian layanan kesehatan gratis jumlahnya delapan kasus. Kami masukkan layanan sebagai jenis politik uang karena sisi momentum. Ini bukan hal yang wajar dan sering dilakukan. Selain itu juga diselingi ajakan memilih," jelas Abdullah. (rmo/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/04/07/...Politik-Uang-#
Bingung mau koment apa, yg jelas semoga masyarakat dah pada pinter, memilih bukan karena dikasih nya, tapi karna memang dia patut dipilih.
walau sudah ada berita seperti ini : MUI Fatwa Haram Politik Uang
JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali fatwa haram MUI atas hukum politik uang (money politic) dan politik transaksional berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Informasi ini diungkapkan Ketua MUI, Din Syamsuddin kepada para wartawan usai konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Rabu siang (19/3).
Maka jelas dalam hadits ini, papar Din Syamsuddin, yang namanya politik uang, serangan fajar, serangan Dhuha, serangan tengah malam, serta politik transasksional "Wani Piro" yang terjadi selama ini jelas melanggar ketentuan agama.
MUI berharap agar bangsa dan negara kita yang akhir-akhir ini dilanda oleh musibah, tutur Din Syamsuddin, mudah-mudahan kita berdo'a ini bukanlah laknat Allah SWT. Jadi, jangan ditambah lagi dengan merajalelanya praktek suap-menyuap yang jelas dilaknat oleh Allah SWT.
"Calon-calon legislatif yang melakukan tindakan suap-menyuap itu, termasuk money politic dan politik transaksional, janganlah dipilih lagi oleh rakyat," kata Din Syamsuddin.
http://www.republika.co.id/berita/na...m-politik-uang
Agan mungkin mau berbagi cerita tentang paraktik dan jenis suap-an di lokasi agan? dan bagaimana tanggapan warga dengan praktik tersebut?? silahkan,
ini ada dusun yang sering masuk Berita :Warga Desa Tolak Politik Uang: Jangan Rusak Kami dengan Amplopmu!
Menjelang Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014 nanti, warga Desa Kronggahan sepakat tak menerima segala bentuk money politics atau politik uang dari partai politik ataupun calon anggota legislatif.
Kepala Dukuh Kronggahan II Anto Sudadi mengatakan, warga wilayahnya di Kronggahan II RT 09/RW 09 Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak ingin terjadi politik uang.
Dengan adanya spanduk anti-amplop ini diharapkan dapat menghapus praktik politik uang. Ide ini menurut Anto berasal dari pemuda Kronggahan I dan Kronggahan II.
"Politik itu sudah tidak bisa dihindari. Selalu ada, Pemilu 2009 selalu ada. Kita pakai spanduk itu agar caleg-caleg jadi takut jera atau nggak enak. Pemuda menghendaki pileg yang bersih dari money politic," kata Anto saat ditemui Liputan6.com di rumahnya, Desa Kronggahan, Sleman, Senin (31/3/2014).
Pemuda Kronggahan ini memasang 30 spanduk yang dipasang di wilayah Kronggahan. "Tahun pemilu lalu juga ada. 30 Spanduk disebar di wilayah Kronggahan. Tulisannya: `Jangan Rusak Kampungku dengan Amplopmu. Kampungku bersih tanpa amplop putihmu`," ucap Anto.
Anto menyebut aksi spanduk tolak amplop ini juga digencarkan pada Pemilu 2009 lalu. Walaupun sudah dipasang spanduk, tetap terjadi money politics. Tahun pemilu ini diharapkan 30 spanduk yang disebar dapat meniadakan aksi politik uang.
"Tahun 2009 sudah ada namun tidak banyak jadi tidak dimengerti warga lain. Dengan 30 spanduk kita sepakat tidak terima amplop karena warga dianggap sudah mengerti karena jumlah spanduk yang dipasang termasuk sudah banyak," urai Anto.
Anto menyebut kampungnya termasuk daerah yang pemilihnya cukup banyak, yaitu sekitar 2 ribu suara. "Kita ada 6 ribu orang. Seribu kepala keluarga. Pemilihnya 2.400 pemilih," pungkas Anto. -
http://indonesia-baru.liputan6.com/r....CiBJ8K4t.dpuf
Tidak ada komentar