Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

News:

latest

Ini Rincian Total Hutang Negara Indonesia Terbaru

Total utang pemerintah pusat per Oktober 2018 mencapai Rp 4.478,5 triliun, naik tipis dari realisasi September 2018 yakni Rp 4.416,3 triliun, namun melesat dibandingkan Oktober 2017 yang hanya Rp 3.893,6 triliun.

Berdasarkan data…

Total utang pemerintah pusat per Oktober 2018 mencapai Rp 4.478,5 triliun, naik tipis dari realisasi September 2018 yakni Rp 4.416,3 triliun, namun melesat dibandingkan Oktober 2017 yang hanya Rp 3.893,6 triliun.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaara (APBN) KiTa periode Oktober 2018, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun pemerintah menambah utang sebesar Rp 584,9 triliun.

Dikutip dalam laman resmi Kementerian Keuangan, Sabtu (17/11/2018), utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 833,9 triliun dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.644,6 triliun.

Utang yang berasal dari pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Namun, komposisi terbesar pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri yang mencapai 18,62% dari total pinjaman.

Data tersebut menunjukkan, total pinjaman luar negeri mencapai Rp 833,9 triliun, terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 334,6 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 446,9 triliun, dan pinjaman komersial mencapai Rp 46 triliun.

Sementara itu, utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN dalam denominasi rupiah dan denominasi valas yang masing-masing mencapai Rp 2.570,5 triliun dan Rp 1.074,1 triliun.

Berikut rincian utang dalam bentuk SBN :
Denominasi rupiah
Surat Utang Negara Rp 2.149,6 triliun
Surat Berharga Syariah Negara Rp 420,8 triliun
Denominasi Valas
Surat Utang Negara Rp 838,1 triliun
Surat Berharga Syariah Negara Rp 236 triliun.

sumber


Tanggapan Sri Mulyani, Ibu keuangan kita.


1. Utang Indonesia tak capai Rp 400 T
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

"Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

2. Soal utang dengan anggaran kesehatan
Merdeka.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR RI mengatakan jika utang pemerintah enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab perbandingan yang disebut oleh Zulkifli itu.

Menkeu menjelaskan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.

"Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana," kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

3. Kenaikan dana desa lebih tinggi dari pembayaran utang
Merdeka.com - Selain dengan anggaran kesehatan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mengatakan utang pemerintah tujuh kali lebih besar dari Dana Desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang.

"Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR. Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar," kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

4. Pemerintah hati-hati jaga risiko keuangan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.

"Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat In

sumber.

Intinya ;
Masih aman saja hutang segitu karena ekomoni kita jalan, peruntukannya juga tepat, jadi tidak ada utang yang mubadzir semua menghasilkan. gitulah bahasa mudahnya.

dan kita juga coba membayangkan orang berani berhutang itu orang yang ingin maju, tapi harus dengan perhitungan yang tepat.

Saran saya :
Kita berterimakasih kepada bu sri mulyani yang sudah meluangkan pikirannya untuk negara kita, sy yakin yang terbaik untuk indonesia lah yang dilakukan oleh bu sri,.

Tidak ada komentar