Konsep Sistem MBG Anti Markup & Korupsi — Negara Hemat, Full Manfaat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima. Jika dikelola langsung oleh negara tanpa vendor dan markup, potensi penghematannya bisa mencapai Rp 124 triliun per tahun*. Model ini sudah diterapkan di India, Finlandia, Jepang, dan Ghana.
🇮🇩 Makan Bergizi Gratis — Bukan Sekadar Program, tapi Janji Negara
Memberi makan rakyat adalah tanggung jawab moral dan sosial negara serta jani kampanye, bukan peluang proyek.
Namun, pola pelaksanaan yang masih bertumpu pada sistem tender dan lembaga non-teknis menimbulkan kekhawatiran: apakah bantuan bergizi ini benar-benar sampai utuh ke perut rakyat, atau justru “terserap” di meja birokrasi dan markup vendor?
Jika negara ingin hemat tapi manfaatnya penuh, maka solusinya jelas: bangun dapur sendiri, kelola sendiri, audit sendiri.
🎯 Data Resmi: 82,9 Juta Penerima MBG
Kementerian Keuangan menetapkan target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang akan menerima satu porsi makanan bergizi setiap hari.
Anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
(Sumber: Media Keuangan Kemenkeu)
💸 Hitung-Hitungan Realistis: Potensi Penghematan Rp 124 Triliun/Tahun
Asumsi konservatif:
-
82,9 juta porsi per hari
-
Harga kontrak konvensional: Rp 15 000/porsi
-
Biaya riil jika dikelola langsung: Rp 10 000/porsi
-
300 hari distribusi aktif/tahun
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Biaya kontrak (Rp 15 000 × 82,9 juta) | Rp 1,24 triliun per hari |
| Biaya negara kelola langsung (Rp 10 000 × 82,9 juta) | Rp 0,83 triliun per hari |
| 💰 Penghematan per hari | Rp 414,5 miliar |
| 💰 Penghematan per tahun (300 hari) | Rp 124,3 triliun |
Dengan sistem kelola langsung, negara bisa menghemat lebih dari Rp 124 triliun per tahun — cukup untuk membangun puluhan ribu dapur permanen dan memperluas manfaat hingga pelosok.
🏗️ Sistem Ideal Tanpa Markup & Korupsi
1️⃣ Negara membangun dapur gizi sendiri di setiap kabupaten/kota, berstatus aset negara (BMN/BMD).
2️⃣ Tenaga profesional direkrut langsung: chef, ahli gizi, logistik, QC, admin — semua digaji negara, bukan vendor.
3️⃣ Bahan pangan dibeli melalui e-procurement transparan langsung dari petani lokal dengan harga HET dan auto memilih harga terbaik.
4️⃣ Setiap transaksi tercatat digital dan bisa diaudit publik melalui dashboard nasional gizi.
Dengan sistem ini:
-
Tidak ada “fee proyek”.
-
Tidak ada markup harga.
-
Tidak ada tumpang-tindih peran militer-sipil.
-
Tidak ada ruang untuk korupsi.
🌾 Efek Domino Positif
✅ Ekonomi lokal hidup — bahan diambil dari petani sekitar.
✅ Lapangan kerja baru — dapur nasional, tenaga gizi, supir logistik, QC.
✅ Transparansi tinggi — semua data terbuka untuk publik.
✅ Kedaulatan pangan kuat — negara kembali mengendalikan rantai makanan rakyatnya.
🌍 Negara-Negara yang Sudah Membuktikan
🇮🇳 India – Program PM POSHAN (eks Mid-Day Meal Scheme) memberi makan lebih dari 100 juta anak setiap hari.
Dikelola pemerintah negara bagian, dapur milik negara, pekerja digaji tetap.
🇫🇮 Finlandia – Sejak 1948, semua sekolah negeri menyediakan makan gratis yang diurus langsung oleh pemerintah daerah.
Transparansi tinggi, tidak ada sistem kontraktor.
🇯🇵 Jepang – Program Kyūshoku (給食) terintegrasi di sekolah.
Bahan makanan dibeli langsung oleh dewan pendidikan, tenaga masak adalah pegawai negeri.
🇬🇭 Ghana – Ghana School Feeding Programme dibiayai pemerintah, melibatkan petani lokal dan komunitas, bukan vendor besar.
Keempat negara ini menunjukkan: kemandirian gizi nasional lebih efektif ketika negara menjadi pelaksana langsung, bukan sekadar pemberi dana.
💬 Pesan Humanis: Kembali ke Hakikat Negara
Negara tidak diukur dari banyaknya proyek,
tapi dari seberapa jujur ia mengelola uang rakyat.
Kalau memberi makan anak bangsa saja masih harus lewat vendor dan markup, maka yang lapar bukan hanya rakyat — tapi juga nurani.
Konsep MBG Anti Markup & Korupsi — Negara Hemat, Full Manfaat.
Karena setiap rupiah rakyat harus kembali jadi gizi, bukan jadi margin.
Disclaimer:
Tulisan ini bersifat analisis independen berbasis data publik dari Kementerian Keuangan dan berbagai sumber resmi. Semua angka bersifat estimatif untuk menggambarkan potensi efisiensi jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola langsung oleh negara tanpa pihak ketiga. Artikel ini tidak mewakili pandangan resmi lembaga pemerintah mana pun dan tidak dimaksudkan untuk menuding individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai gagasan konstruktif guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Posting Komentar