Dampak Kenaikan UMP bagi UMKM dan Usaha Perdagangan Eceran
Setiap menjelang akhir tahun, pembahasan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP kembali muncul. Dari sisi pekerja, tuntutan kenaikan upah tentu dapat dipahami. Biaya hidup harus dibayar, keluarga harus dinafkahi, dan setiap orang ingin kehidupannya menjadi lebih baik.
Namun, sebagai orang yang menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran, saya juga melihat persoalan ini dari sisi lain.
Ketika UMP naik 6, 7, atau 8 persen, pertanyaan saya sederhana:
Tambahan gaji itu harus diambil dari mana jika keuntungan toko tidak ikut naik?
Pertanyaan ini bukan berarti saya tidak ingin pegawai hidup layak. Saya memahami bahwa pegawai adalah bagian penting dari usaha. Tanpa mereka, pemilik usaha juga tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri.
Masalahnya, kemampuan usaha tidak selalu tumbuh mengikuti keputusan kenaikan upah.
Harga Barang Tidak Bisa Dinaikkan Sesuka Hati
Dalam perdagangan eceran, saya tidak bebas menentukan harga.
Pelanggan bisa membandingkan harga dengan toko sebelah, minimarket, grosir, bahkan marketplace. Selisih harga seribu rupiah saja terkadang sudah cukup membuat pelanggan pindah.
Apalagi untuk barang yang mudah dibandingkan seperti beras, minyak goreng, mi instan, air mineral, gula, rokok, dan berbagai kebutuhan harian. Harga pasar sudah terbentuk. Pedagang kecil hanya memiliki ruang margin yang sempit.
Kalau harga dari distributor naik, kami terpaksa menyesuaikan harga jual. Namun, jika harga beli tidak naik, kami juga tidak bisa begitu saja menaikkan harga dengan alasan gaji pegawai bertambah.
Pelanggan tidak akan menerima jawaban:
“Harga barang saya naikkan karena UMP naik.”
Mereka akan memilih toko lain yang lebih murah.
Omzet Besar Belum Tentu Keuntungan Besar
Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah melihat omzet toko sebagai penghasilan pemiliknya.
Misalnya sebuah toko memiliki omzet Rp100 juta per bulan. Angka itu terlihat besar. Padahal sebagian besar uang tersebut harus kembali digunakan untuk membeli barang.
Gambaran sederhananya seperti ini:
- Omzet: Rp100 juta
- Harga pokok barang: Rp78 juta
- Gaji pegawai: Rp10 juta
- Listrik, transportasi, kerusakan barang, administrasi, dan biaya lain: Rp6 juta
- Laba bersih: Rp6 juta
Apabila biaya gaji naik 7 persen, tambahan biayanya memang “hanya” Rp700 ribu.
Namun, tambahan Rp700 ribu tersebut bukan dibandingkan dengan omzet Rp100 juta. Tambahan itu harus diambil dari laba bersih Rp6 juta.
Akibatnya, laba turun menjadi Rp5,3 juta.
Artinya, gaji naik 7 persen tetapi laba pemilik turun sekitar 11,7 persen.
Jika porsi biaya pegawai lebih besar atau laba toko lebih tipis, dampaknya akan jauh lebih berat.
Mengapa Kenaikan 7 Persen Bisa Mengurangi Laba Lebih dari 20 Persen?
Bayangkan sebuah usaha eceran yang sedikit lebih padat tenaga kerja:
- Omzet bulanan: Rp100 juta
- Total gaji: Rp30 juta
- Laba bersih sebelum kenaikan: Rp8 juta
Jika gaji naik 7 persen, tambahan biaya tenaga kerja menjadi Rp2,1 juta.
Laba yang awalnya Rp8 juta turun menjadi Rp5,9 juta.
Penurunannya adalah:
Rp2,1 juta ÷ Rp8 juta × 100% = 26,25%
Inilah yang sering tidak terlihat dalam perdebatan kenaikan UMP.
Kenaikan upah 7 persen tidak selalu berarti beban pengusaha hanya bertambah 7 persen. Bagi usaha dengan margin tipis, laba pemilik bisa turun 20, 30, bahkan 50 persen.
Belum lagi jika kenaikan gaji turut memengaruhi THR, lembur, iuran, serta penyesuaian gaji pegawai lama agar tidak terlalu dekat dengan pegawai baru.
Perdagangan Eceran Menyerap Sangat Banyak Pekerja
Persoalan ini bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua toko.
Menurut data tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan menyerap sekitar 27,45 juta pekerja pada Agustus 2025.
Industri pengolahan menyerap sekitar 20,31 juta pekerja, sedangkan usaha akomodasi dan makan-minum menyerap sekitar 11,69 juta pekerja.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu penopang lapangan kerja terbesar di Indonesia. Di dalamnya terdapat toko kelontong, toko sembako, kios, pedagang pasar, distributor kecil, bengkel, dan berbagai usaha eceran lain.
Namun, banyaknya orang yang bekerja di sektor perdagangan tidak berarti semua pengusahanya memiliki keuntungan besar. Justru sektor ini dipenuhi usaha kecil dengan persaingan ketat dan margin rendah.
Usaha Padat Tenaga Kerja Paling Merasakan Dampaknya
Usaha disebut padat tenaga kerja ketika kegiatan usahanya lebih banyak bergantung pada pekerjaan manusia daripada mesin atau teknologi.
Contohnya antara lain:
- toko eceran dengan kasir, penjaga toko, petugas gudang, dan pengantar;
- rumah makan, katering, dan usaha makanan;
- konveksi, tekstil, dan alas kaki;
- mebel, pengolahan kayu, dan kerajinan;
- salon, barbershop, laundry, kebersihan, dan jasa keamanan;
- pertanian, konstruksi, dan pekerjaan manual lainnya.
Dalam industri mikro dan kecil, data tahun 2025 mencatat industri makanan menyerap lebih dari 4 juta pekerja. Pakaian jadi menyerap sekitar 1,07 juta pekerja, pengolahan tembakau sekitar 942 ribu, serta industri kayu dan anyaman sekitar 898 ribu pekerja.
Semakin besar porsi biaya pegawai terhadap omzet, semakin sensitif usaha tersebut terhadap kenaikan upah.
Cara Sederhana Mengukur Beban Tenaga Kerja
Menurut saya, pengusaha perlu berhenti sekadar berkata “terasa berat” dan mulai menghitungnya.
Rasio biaya tenaga kerja dapat dihitung dengan rumus:
Rasio tenaga kerja = (gaji + THR + BPJS + lembur) ÷ omzet × 100%
Kemudian, dampak kenaikan upah terhadap laba dapat dihitung dengan:
Dampak terhadap laba = (total gaji × persentase kenaikan) ÷ laba bersih × 100%
Misalnya total gaji Rp20 juta, kenaikan upah 7 persen, dan laba bersih Rp5 juta. Tambahan biaya menjadi Rp1,4 juta, sehingga laba berpotensi turun 28 persen jika tidak ada peningkatan omzet atau produktivitas.
Perhitungan seperti ini jauh lebih jujur daripada hanya membandingkan persentase kenaikan gaji dengan omzet.
Saya Tidak Menyalahkan Buruh
Tulisan ini bukan ajakan untuk memusuhi pekerja atau menolak hak mereka memperoleh kehidupan layak.
Kalau berada di posisi pekerja, saya juga tentu ingin gaji naik. Harga rumah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga bukan perkara ringan.
Namun, kenaikan upah yang sehat seharusnya berjalan bersama peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha.
Jika upah naik tetapi produktivitas tidak berubah, tambahan biaya hanya memiliki beberapa tempat untuk dipindahkan:
- harga jual dinaikkan;
- laba pemilik dikurangi;
- jumlah pegawai atau jam kerja dikurangi;
- perekrutan baru dihentikan;
- pekerjaan digantikan mesin atau dikerjakan sendiri oleh pemilik.
Pada usaha eceran, pilihan pertama sering sulit dilakukan. Akhirnya pengusaha lebih mungkin memilih pilihan kedua hingga kelima.
Ini tidak selalu baik bagi pekerja. Gaji orang yang sudah bekerja mungkin naik, tetapi kesempatan kerja bagi orang baru dapat berkurang.
Usaha Mikro dan Kecil Memiliki Aturan Berbeda
Ada hal penting yang perlu diketahui pengusaha maupun pekerja.
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Namun, pengusaha tidak boleh sembarangan mengaku sebagai usaha mikro atau kecil hanya untuk membayar gaji lebih rendah. Usahanya harus benar-benar memenuhi klasifikasi berdasarkan peraturan, dan kesepakatan upah sebaiknya dibuat secara jelas serta tertulis.
Pengecualian ini menunjukkan bahwa pembuat aturan juga mengakui kemampuan usaha mikro dan kecil tidak sama dengan perusahaan menengah atau besar.
Solusinya Bukan Sekadar Menaikkan Harga
Bagi saya sebagai pelaku perdagangan eceran, solusi yang lebih masuk akal adalah meningkatkan produktivitas setiap pekerja.
Misalnya:
- pencatatan penjualan dan stok menggunakan aplikasi kasir;
- mengurangi pekerjaan berulang yang bisa diotomatisasi;
- menyusun jadwal kerja berdasarkan jam ramai;
- mengukur omzet dan laba yang dihasilkan setiap shift;
- mengurangi kehilangan stok dan kesalahan kasir;
- memberikan pelatihan agar satu pekerja mampu menangani beberapa tugas;
- memberi insentif berdasarkan hasil, bukan sekadar menambah jam kerja.
Jika satu pegawai bisa melayani transaksi lebih cepat, menjaga stok lebih akurat, dan mengurangi kebocoran, kenaikan gajinya memiliki dasar ekonomi yang lebih kuat.
Pemerintah juga seharusnya tidak hanya menetapkan kenaikan upah. Usaha padat tenaga kerja membutuhkan pendamping berupa insentif pajak, pelatihan produktivitas, akses teknologi, pembiayaan yang wajar, dan pengurangan biaya administrasi.
Pengusaha Juga Manusia yang Menggantungkan Hidup dari Usaha
Dalam pembicaraan tentang UMP, pengusaha kecil terkadang digambarkan seolah-olah selalu berada di posisi kuat dan hanya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Kenyataannya tidak selalu demikian.
Banyak pemilik toko bekerja lebih lama daripada pegawainya. Pagi membuka toko, malam memeriksa stok, setelah tutup masih menghitung uang dan memikirkan tagihan distributor. Modal, utang, barang rusak, penjualan sepi, dan kerugian ditanggung pemilik.
Ketika usaha untung, pemilik mendapat hasil. Namun ketika rugi, tidak ada pihak yang menjamin pendapatan pemilik tetap ada.
Karena itu, kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya harus dijaga bersama.
Penutup
Saya setuju bahwa pekerja membutuhkan upah yang layak. Tetapi saya juga percaya bahwa kenaikan upah harus mempertimbangkan kemampuan nyata setiap sektor usaha.
Perdagangan eceran bukan bisnis dengan ruang keuntungan tanpa batas. Omzet memang terlihat besar, tetapi sebagian besar hanya uang yang berputar untuk membeli stok kembali. Margin kecil harus menanggung gaji, listrik, kerusakan barang, kehilangan stok, biaya operasional, dan risiko usaha.
Kenaikan UMP 7 persen mungkin terdengar kecil. Namun, jika laba usaha hanya tersisa sedikit, kenaikan tersebut dapat memangkas keuntungan jauh lebih besar daripada 7 persen.
Pertanyaan saya tetap sama:
Jika upah harus naik setiap tahun, sementara produktivitas, omzet, dan keuntungan tidak ikut naik, sampai kapan usaha kecil mampu menanggungnya?
Kebijakan upah yang baik bukan hanya kebijakan yang membuat angka gaji meningkat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membuat pekerja hidup lebih layak tanpa membuat usaha yang menyediakan pekerjaan perlahan-lahan berhenti beroperasi.