Ketua KPK Abraham Samad mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Menurut perhitungannya, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Dari sektor miga…
Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Ironisnnya menurut Samad, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti ke pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya.
Ia meminta agar KPK diberi kesempatan untuk membereskan segala macam tindak kejahatan korupsi. Sehingga sumber daya alam dan energi yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
"Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," pungkas Samad.
KPK : Kalau Nggak Dikorup, Penghasilan Tiap Orang Indonesia Rp.30 Juta/Bulan
Jakarta-Kluget.com, kenapa rakyat Indonesia miskin dan mengenaskan, hal ini disebabkan pada brutalnya korupsi di Indonesia, distribusi kekayaan menyimpang, di Indonesia yang kaya itu kaya sekali, sementara yang miskin banyak. Padahal alam kita sangat kaya raya.
Ketua KPK Abraham Samad, berbicara lantang soal ini bahwa kemiskinan orang Indonesia disebabkan oleh Korupsi, kalau nggak ada korupsi penghasilan orang Indonesia itu puluhan juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan ketua KPK itu di dialog kebangsaan depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Dari Migas saja, menurut Abraham Samad, nyaris 50% perusahaan tambang di Indonesia tidak membayar royalti ke Pemerintah. Angka itu menurut Abraham Samad berkisar di angka Rp. 20 ribu Trilyun.
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya. Jadi royalti yang mustinya masuk ke kas Pemerintah malah masuk ke aparat pemerintah. Buat sogokan.
Abraham Samad meminta dukungan pada rakyat secara total, mendukung KPK agar kekayaan bangsa ini seperti kekayaan di sektor energi bisa dinikmati bangsa ini. Kita bangsa kaya, tinggal mengurusnya saja, dan tugas KPK adalah mengawasi agar jangan ada perampokan besar-besaran atas harta rakyat. Para penjarah duit rakyat akan berhadapan dengan kami, dengan bangsa ini, dengan KPK.
"Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," kata Samad dengan nada berapi-api.
Ketua KPK: Banyak Pengusaha Migas Ngaku Suap Pemerintah
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan korupsi di Indonesia sudah amat parah, khususnya di sektor sumber daya alam dan energi. Hampir seluruh pengusaha tambang yang ada di Indonesia tidak membayar royalti kepada pemerintah.
"Hampir 50 persen perusahan tambang yang melakukan eksploitasi di Indonesia itu tanpa bayar royalti ke pemerintah," kata Samad di depan ribuan buruh dan petani dalam 'Dialog Kebangsaan' yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Dia pernah menanyakan kepada para pengusaha apa alasannya enggan membayar royalti. Jawaban yang didapat Samad pun cukup mengejutkan.
"Dia menjawab, karena uang saya yang keluar lebih besar daripada royalti. Bayar ke mana? Saya sudah suap oknum aparatur pemerintah. Asalkan pertambangan saya diperpanjang dan diperluas," paparnya.
Padahal, menurutnya, dengan royalti bisa menghidupi 214 juta masyarakat yang ada di Indonesia. Catatan yang dimiliki KPK, triliunan rupiah bisa diraup dari sebuah blok pertambangan yang ada. Berdasarkan catatan itu, total ada 44 blok migas dan masih ada ratusan lagi yang belum dieksploitasi.
"Ada 44 blok dan harusnya ada royalti Rp15.000 triliun atau katakanlah hampir Rp20.000 triliun. Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp30 juta per bulan. Ini fakta. Negara kita kaya raya tapi rakyatnya miskin," ujar dia.
Untuk perbandingan, Samad juga membeberkan data lain. Soal angka kemiskinan, di Indonesia ada 29,3 juta jiwa atau 11 persen yang berada di bawah garis kemiskinan. "Belum lagi pengangguran yang memprihatinkan, ada 7,6 juta orang. Yang memprihatinkan lagi, utang luar negeri kita mencapai Rp1.937 trliun," tuturnya.
Karena itu, jika tidak ada kongkalikong antara pejabat dan “pengusaha hitam”, tentunya Indonesia akan menjadi negara yang kaya. Atas dasar itu pula dia menyayangkan kekayaan di Indonesia yang hanya dinikmati segelintir orang.
"KPK melihat potensi kekayaan Indonesia sangat besar tapi hanya dinikmati segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha hitam yang rela rakyatnya miskin di negeri ini. Ini bentuk kehancuran dan perampokan kolonial bentuk baru," kata dia.
"Karena itu, praktik kolusi itu harus dihentikan," tegas Samad.
sumber : okezone..com
tiga cara untuk memberantas korupsi, ang pertama adalah merubah mental bangsa ini menjadi mental yang jujur, caranya wallahu A`lam yang jelas bangsa kita harus menjadi bangsa yang jujur, bilamana tidak, korupsi tak akan hilang dari negeri kita, idealna menurut saya di awali dari pendidikan di rumah kemudian di sekolah dan terakhir di masyarakat yang kedua hukum harus tegak yang korup haruslah dibuat jera, tanpa pandang bulu, yang ketiga sistem di pemerintahan kita harus di buat semaksimal mungkin sulit untuk orang korupsi
BalasHapus