Terbaru

Promo Paket Super Internet Indosat 11Gb cuma 22Rb, 13Gb 35rb

Hallo bro, ada paket data promo dari indosat ini, mumpung promo nya belum habis silahkan disikat bos :)
Detil paket nya bisa dilihat disini bos :
http://indosat.com/id/personal/internet-blackberry/super-internet, yang ga mau berkunjung ke isatnya langsung , ini ane kutipkan ya.


Nah, kalau beli d ane cuma11GB = 21Rb untuk reseler, Rp 22.500,- untuk minimal pembelian 5pcs.
yang 13GB harga /5pcs nya Rp. 36.500,- silahkan hubungi ane di 082300001666/081532713666/74B16639. Support bank BRI BCA MANDIRI.


***MAXsi Reload

Baca Selengkapnya ...

Apa & bagaimana sih cara kerja dari Black Box (Kotak Hitam) Pesawat?


Sehubungan dengan ditemukannya kotak hitam dari pesawat air asia qz8501 jadi ane kasih sedikit pengetahuan tentang black box, yang sejatinya warnanya itu tidak hitam , tapi orange.

Kotak hitam atau black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi - umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan (flight data recorder; FDR) dan perekam suara kokpit (cockpit voice recorder; CVR) dalam pesawat terbang.

Fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control (ATC) serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Walaupun dinamakan kotak hitam tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam melainkan berwarna jingga (oranye). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan.

Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Umumnya terdapat dua unit kotak hitam yang diletakkan pada bagian depan pesawat dan bagian ekor pesawat, yang diyakini merupakan bagian yang utuh ditemukan.

Mengenal Isi & Cara Kerja Kotak Hitam Pesawat

Namanya kotak hitam (black box). Tapi jangan membayangkan kotak itu berwarna hitam seperti namanya. Warnanya justru ngejreng, oranye. Ketika terjadi kecelakaan pesawat, kotak hitam menjadi benda yang paling dicari untuk mencari tahu penyebab celaka.
Begitu pula ketika pesawat Sukhoi Superjet 100 berakhir nahas. Pencarian kotak hitam pun menjadi prioritas selain evakuasi korban.

Penyelidikan akan membuka data yang terekam pada Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR) yang dikenal dengan
sebutan kotak hitam ini. Kotak ini berisi data suara percakapan dalam kokpit.

Pita Magnetik

Menurut dokumen L-3 Communications, Wright Bersaudara selaku pengembang perdana pesawat juga memelopori penggunaan perangkat untuk merekam rotasi baling-baling.

Perang Dunia II meluaskan penggunaan perekam penerbangan. Sejak itu, media rekaman kotak hitam telah berkembang untuk merekam lebih banyak informasi tentang pesawat.

Meskipun banyak dari kotak hitam yang digunakan saat ini menggunakan pita megnetik, alat ini kali pertama diluncurkan sekitar 1960-an. Perusahaan penerbangan beralih ke papan memori solid pada 1990-an.

Tipe pita magnetik bekerja seperti alat perekam kaset yang populer dulu. Pita Mylar digulung kepala elektromagnetik yang kemudian meninggalkan data pada pita.

Kini produsen kotak hitam tidak lagi membuat tape recorder dengan pita magnetik. Pesawat telah bertransformasi ke teknologi penggerak zadat (solid-state).

Solid-State Drive

Menurut juru bicara produsen kotak hitam Honeywell, Ron Crotty, teknologi perekam penggerak zadat (solid-state) lebih bisa diandalkan dari pendahulunya, pita magnetik. Solid state menggunakan chip memori sehingga tidak ada bagian yang harus bergerak seperti putaran pita kaset. Tanpa bagian bergerak, perawatan lebih mudah. Risiko rusak saat kecelakaan pun menurun.

Data dari CVR dan FDR disimpan pada papan memori di bagian dalam unit memori tahan-benturan (CSMU). CSMU merupakan kompartemen silinder pada alat perekam. Papan memori berdiameter sekitar 4,45 cm dan tinggi 2,54 cm.

Papan memori ini memiliki kapasitas penyimpanan data digital yang dapat mengakomodasi data audio selama 2 jam untuk CVR dan 25 jam penerbangan untuk FDR.

Pesawat dilengkapi sensor yang mengumpulkan data. Sensor ini mendeteksi akselerasi, kecepatan di udara, ketinggian, temperatur luar, temperatur kabin beserta tekanannya, performa mesin, dan banyak lagi.

Perekam dengan pita magnetik bisa melacak 100 parameter, sementara perekam solid-state bisa melacak lebih dari 700 pada pesawat yang lebih besar.

Semua data yang dikumpulkan oleh sensor pesawat dikirim ke unit akuisisi data penerbangan (FDAU) di bagian depan pesawat.

Perangkat ini sering ditemukan di dalam perangkat elektronik di bawah kokpit. FDAU merupakan manajer menengah untuk keseluruhan proses perekaman data. Unit ini membawa informasi dari sensor dan mengirimnya ke kotak hitam.

Kedua kotak hitam didukung salah satu dari dua pembangkit listrik yang menarik daya dari mesin pesawat. Satu generator memiliki 28 volt sumber daya DC. Satu lagi 115 volt dan 400 Hz tenaga AC.

Menurut Direktur Teknik untuk perusahaan perekam penerbangan L-3 Communications, Frank Dolan seperti dilansir dari Howstuffworks.com,
itulah perlengkapan standar pasokan daya pesawat.


Tahan Bencana

Dalam berbagai kecelakaan pesawat, satu-satunya yang bisa bertahan hanya unit memori tahan-benturan (CSMU) dari perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Biasanya, sisa chasis perekam dan komponen bagian dalam sudah hancur.

CSMU merupakan silinder besar yang terpatri ke bagian data rekaman. Perangkat ini dirancang tahan panas ekstrem, hantaman keras, dan tekanan hingga berton-ton.

Menggunakan tiga lapisan bahan, CSMU dalam kotak hitam solid-state melindungi tumpukan papan memori yang menyimpan informasi digital. Berikut beberapa penghalang yang melindungi informasi berharga penerbangan:

Bungkus alumunium: ada lapisan aluminium di sekitar tumpukan kartu memori.

Isolasi suhu tinggi: material silika kering ini memiliki tebal 2,54 cm. Bahan ini mampu melindungi dari temperatur tinggi. Inilah yang membuat papan memori tetap aman hingga kebakaran setelah insiden.

Cangkang baja anti-karat: material tahan suhu tinggi ini berisi lapisan baja tahan karat setebal 0,64 cm. Titanium juga bisa digunakan untuk menjadi baju pelindung besi perangkat ini.

Menurut L3 Communications, teknologi kotak hitam akan mengalami peningkatan. Pengembangan yang telah dilaporkan akan mampu merekam video aktivitas di dalam pesawat.

Data yang Bisa Dibaca dari Black Box AirAsia

Black box AirAsia QZ8501 telah ditemukan. Apa saja data yang bisa diperoleh dari black box?

Ada dua jenis black box yang ditemukan, yaitu Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (VCR). FDR telah diangkat dari kedalaman 32 meter dan diserahkan ke KNKT. CVR ditemukan 20 meter dari FDR, saat ini masih berada di dasar laut.

Black box yang sejatinya berwarna oranye ini didesain antirusak, tahan air hingga selama dua bulan, tahan benturan, dan tahan panas hingga 1.000 derajat. Kalaupun rusak, biasanya hanya bagian luarnya, memori black box tetap dalam kondisi baik.


FDR merekam data teknis penerbangan. Durasi rekamnya 25-30 jam. Artinya, setelah 25-30 jam, data sebelumnya akan dihapus dan data baru direkam. Sementara CVR merekam data suara yang ada di pesawat. Durasi rekamnya 30 menit. Artinya, setelah 30 menit, data sebelumnya akan dihapus dan data baru direkam. CVR dan FDR ini akan hidup secara otomatis apabila mesin pesawat dihidupkan.

Baik FDR maupun CVR akan dibaca di Indonesia. KNKT telah memiliki alat untuk membaca kedua alat tersebut. Pembacaan akan dilakukan di laboratorium KNKT di Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.


Sumber tulisan dari berbagai sumber terpercaya, dari wikipedia, vivanews dll...
Baca Selengkapnya ...

Setting Mtronik Indosat Mobo Untuk Mode Dial USSD

Info buat yg blm tahu: saat ini utk transaksi sev via ussd sdh tdk pake tambahan 2 angka pd pin anda. Langsung aja ketik:
*777*1*1*nomor*denom*pin#
Contoh: *777*1*1*081512345678*10*123456#


Info terbaru mtronik, jika sebelumnya menggunakan sistem stk, di program terbarunya ini indosat mengeluarkan MOBO (mobile outlet indosat) yang transaksinya menggunakan USSD.Untuk sistem USSD, Di tiger bisa menggunakan bermacam -macam modul, bsa modul dial mkios, dompul, dial b, atau sms gsm 2.09 yang multifungsi.Untuk no tujuan dan no reply suplier isikan dgn 777, atau bisa dilihat di history reply di data suplier.Parsing cek saldo *777*6*1*1*pin#, sedang untuk transaksi parsingnya *777*1*1**5* ,angka 5 menunjukkan nominal. Permasalahan yang sering muncul adalah seting sn,disini dikarenakan reply sukses mobo dua kali, jadi kita seting snnya yang replynya ada snnya. contoh reply mobo:
reply pertama: Transaksi Anda berhasil *777*1*1*085726177601*5*111111#
reply kedua : Ref: 880924923. Isi 5000 pd 25-11-2014 07:31:12 ke 085655794811 SUKSES. TRX MO-topvou/XI/25/14-3225880
nah jika kata kunci sukses kita isi berhasil dan sukses, maka ketika reply pertama muncul, transaksi akan sukses tanpa sn, jadi kita hanya butuh reply kedua untuk mensukseskan trx,solusinya hapus kata berhasil di kata kunci sukses di data suplier, Mudah bukan!!! ok..silakan dicoba…

Semoga bermanfaat untuk server pulsa murah all operator
Baca Selengkapnya ...

Pulsa Tsel Nasional Murah Server "H2H Saja"

Butuh stok tsel (telkomsel) nasional murah??
silahkan add fb ane : fb.com/dheri.ara atau ym : herijayacom .
Untuk harga h2h 5K: 5.550, 10K: 10550.
Software yang saya gunakan OtomaX orisinil.
internet speedy, cadangan TRI AON 10Gb, dan Telkomsel flash.
UPS Tahan 3 jam.
TRF ke BRI, BCA by requuest.
Modem wavecom fastrack serial + pci 16 port.

Kontak ane yang lain :
SMS 081532713666
Pin BBM :  74B16639

Harga Tsel Nasional - Telkomsel Nasional bisa berubah sewaktu-waktu, tapi tetap ane update harganya disini.
Maxsi Reload.

SERVER PULSA 1 CHIP ALL OPERATOR
Baca Selengkapnya ...

Smartphone Pertama Microsoft Lumia 535 Harga Dibawah 2 Jutaan


Smartphone pertama dari Microsoft ini kabarnya dijual dengan harga sangat murah di bawah 2 jutaan dengan spesifikasi yang gak kalah canggih. untuk hari ini harga cuma Rp 1.700.000, minat??? sms ane ja.. tu nomor ane ada di contact page. :) . cek spek nya dibawah ya brot.



Spesifikasi Microsoft Lumia :
Tampilan :
Ukuran layar: 5 ''
Teknologi layar: IPS LCD
Teknologi layar sentuh: Sentuhan Multi Titik Kapasitif

Fotografi :
Kamera depan: Sudut lebar 5 MP
Kamera utama: 5 MP
Jenis Lampu Kilat Kamera: Lampu kilat LED

Dual Sim

Manajemen daya:
Waktu bicara maksimal (2G): 11 jam
Waktu pemutaran musik maksimal: 78 h

Prosesor:
Nama CPU: Snapdragon™ 200
Jenis prosesor: Quad-core 1,2 GHz
Size & weight

Nah, diatas adalah spesifikasi singkatnya, untuk lebih detilnya silahkan cek disini : http://www.microsoft.com/id-id/mobile/smartphone/lumia535-dual-sim/spesifikasi/


Baca Selengkapnya ...

Cara Ganti Nama Facebook FansPage Suka-suka Kamu

Persiapan Cara Mengganti Nama Fanspage Ribuan LIKE & Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage :

1. Halaman dengan nama berbeda dapat digabungkan.
2. Kedua halaman harus memiliki alamat yang sama , nomor telepon valid yang sama dan harus dikategorikan sebagai halaman “bisnis lokal”.
3. Semua konten Anda, seperti posting dinding, suka, foto album, dll tidak akan dimasukkan ke dalam halaman Anda yang baru digabungkan.
4. Kedua halaman bisa digabungkan menjadi sebuah halaman baru sebagai hasil merger 2 Facebook FansPage.
5. Anda harus menjadi seorang admin dari kedua halaman untuk melakukan proses penggabungan tersebut.
6. Tidak akan ada tombol undo. Setelah Anda selesai dengan proses merger penggabungan Facebook FansPage, hal tersebut tidak dapat dibatalkan.
Proses dan Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage:

Anda dapat menggabungkan dua halaman Facebook FansPage dengan nama dan jumlah likes dengan mengikuti langkah-langkah berikut :

CATATAN PENTING :
Ketika Anda mengganti nama Fanspage dan Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage, akun profile facebook hanya bisa diganti 3-4 kali, setelah itu tidak bisa lagi, sehingga cara mengganti nama fanspage dengan ribuan LIKE & bagaimana cara untuk merger/ menggabungkan dua fanspage adalah sbb:

1. Buat akun fb clonningan, lalu add admin.
2. Jangan lupa gunakan Proxy Korea. Gunakan Browser Mozilla
http://hidemyass.com/proxy-list/search-225421
Penjelasan gambar Cara Mengganti Nama Fanspage Ribuan LIKE & Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage




Pastikan Anda mengisi informasi yang sama pada kedua halaman/ Facebook FansPage Anda .
Misalkan, Page ‘ A’ berisi 3 LIKEs & Page ‘ B ‘ berisi 3 ribu LIKEs .
1. Pastikan Anda mengisi alamat yang sama di kedua Facebook FansPage ‘A’ & ‘B’.
2. Pilih kategori untuk halaman ‘A’ dan ‘B’ ke “Bisnis Lokal”.
3. Nomor telepon & alamat pada kedua halaman yang harus sama dan valid.
4. Minta teman Anda untuk mengklik “menyarankan dan edit” pada halaman ‘A’ di mana Anda ingin menggabungkan halaman “A” Anda kedalam Facebook FansPage “B”. Dalam kasus ini, A memiliki hanya 3 likes sementara B memiliki 3 ribu likes.
5. Dengan mengklik pada menyarankan dan mengedit, jendela pop-up akan terbuka di mana di bagian bawah ada “Cari duplikat” pilihan.
6. Mintalah setidaknya 4 teman untuk menyarankan halaman Anda “B”sebagai duplikat dengan hanya menyalin link dari Halaman Anda ‘ B ‘ dan paste ke duplikat bagian halaman ‘A’ dari klik save untuk menyelesaikan langkah tersebut.
7. Setelah mengikuti langkah 6, selanjutnya pergi ke pengaturan Facebook FansPage “A” Anda & periksa opsi halaman merge. Sekarang Anda akan melihat Facebook FansPage “B” sudah tampil pada halaman yang akan di-merger . Ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk menggabungkan halaman Facebook FansPageAnda menjadi satu.




Pastikan Anda mengikuti persiapan “Cara Mengganti Nama Fanspage Ribuan LIKE & Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage” diatas, selanjutnya Anda dapat merubah informasi kategori, alamat & nomor telepon setelah proses penggabungan yang selesai dilakukan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda akan dengan mudah menggabungkan 2 Facebook FansPage Anda ke halaman/ Facebook FansPage yang baru Anda buat, sesuai dengan nama akun dengan merek yang Anda inginkan.

Demikianlah Cara Mengganti Nama Fanspage Ribuan LIKE & Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage. Semoga artikel tentang bagaimana Cara Mengganti Nama Fanspage Ribuan LIKE & Merger/ Menggabungkan Dua Fanspage berguna untuk Anda.
Baca Selengkapnya ...

ISI UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..…..…TAHUN ….……
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional;
c. bahwa perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.
2. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.
4. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi elektronik.
5. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, kriptografi simetrik.
6. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Penandatangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan dengan tanda tangan elektronik.
8. Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan dengan kegiatan perdagangan elektronik.
9. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
10. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.
11. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh seseorang.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
13. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.
15. Penerima adalah subyek hukum yang menerima suatu informasi elektronik dari pengirim.
16. Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik
17. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka.
18. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

19. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya
21. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh Pemerintah dan atau swasta.
22. Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2
Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, itikad baik, dan netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
c. efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia;

BAB III
INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 5
(1) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
(2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
a. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
b. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan;
c. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
d. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
e. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
f. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan hukum lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, dan ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7
Setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan atas keberadaan suatu informasi elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik terpercaya.

Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.
(3) Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim.
b. waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada dibawah kendali penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10
(1) Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan yang fungsinya memberikan sertifikasi terhadap pelaku usaha dan produk yang ditawarkannya secara elektronik.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penanda tangan saja;
b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 12
(1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;
(2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
b. penandatangan harus waspada terhadap penggunaan tidak sah dari data pembuatan tanda tangan oleh orang lain;
c. penandatangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara-cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
1. Penandatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan telah dibobol; atau
2. Keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan;
d. dalam hal sebuah sertifikat digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, memastikan kebenaran dan keutuhan dari semua informasi yang disediakan penandatangan yang terkait dengan sertifikat.
(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Pasal 13
(1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat dalam bentuk tanda tangan digital.
(2) Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan digital dengan pemilik tanda tangan digital yang bersangkutan.
(3) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia.

Pasal 14
(1) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 wajib menyediakan informasi yang sepatutnya kepada para pengguna jasanya yang meliputi :
a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan;
b. Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data pembuatan tanda tangan elektronik;
c. Hal-hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 15
(1) Informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung;
b. dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17
(1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1) Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.

(5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19
Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21
(1) Pengirim maupun penerima dapat melakukan sendiri transaksi elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui Agen Elektronik.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;
c. apabila dilakukan melalui Agen Elektronik, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku jika dapat dibuktikan terdapat pihak tertentu yang melakukan tindakan secara ilegal yang mengakibatkan Agen Elektronik dimaksud tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (PRIVASI)

Pasal 23
(1) Setiap orang berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.
(3) Setiap orang yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.
(4) Pengelola nama domain dapat dibentuk baik oleh masyarakat maupun Pemerintah.
(5) Pengelola nama domain yang berada diluar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
Informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25
Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 26
Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dan atau pornoaksi melalui komputer atau sistem elektronik.

Pasal 27
Setiap orang dilarang:
(1) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.
(2) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.
(3) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subyek Hukum Internasional.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.

Pasal 30

Setiap orang dilarang:
(1) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
(2) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
(3) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
(4) mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.

Pasal 31

Setiap orang dilarang:
(1) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
(2) Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan

Pasal 32

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, untuk disalah gunakan, dan atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang:
(1) menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.
(2) Menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.

Pasal 34

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35
Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat.
Pasal 36
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH
Pasal 37
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(3A) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
Penjelasan : data elektronik strategis yang wajib dilindungi antara lain : data perbankan, data perpajakan, data pertanahan dan data kependudukan.
(3B) Instansi atau Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) wajib membuat dokumen elektronik dan backup elektroniknya serta menghubungkannya ke Pusat Data tertentu untuk kepentingan pengamanan data tersebut.
(3C) Instansi atau institusi lain selain diatur pasal (3A) membuat dokumen elektronik dan backup elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Presiden

PERAN MASYARAKAT
Pasal 38.

(1) Masyarakat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan informasi elektronik serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
.
BAB X
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 39
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.
Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi;
b. memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
e. melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi;
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan penyidikan yang sedang dilaporkannya dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 41

Alat bukti pemeriksaan dalam undang-undang ini meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah).

Pasal 43
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000.,- (seratus juta rupiah).

Pasal 44
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 45
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 33 ayat (1), pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan-kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
Baca Selengkapnya ...