Edgar Jonathan Anggota Tim Gerindra, di duga Pelaku Kampanye Hitam

Edgar Jonathan S, Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Selatan, organisasi sayap Partai Gerindra dilaporkan ke Mabes Polri terkait surat palsu berteken Jokowi yang menolak dipanggil Kejagung terkait dugaan korupsi bus Trans…

Edgar Jonathan S, Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Selatan, organisasi sayap Partai Gerindra dilaporkan ke Mabes Polri terkait surat palsu berteken Jokowi yang menolak dipanggil Kejagung terkait dugaan korupsi bus TransJakarta. Edgar ternyata juga menjadi tim media di Gerindra.

detikcom menyambangi kantor Tidar Jakarta Selatan di Jalan Wolter Monginsidi, Jaksel, Senin (2/6/2014) sore. Kantor itu tampak sepi. Ada sebuah lukisan di tembok kantor yang memajang foto Prabowo mengenakan peci dan mengepalkan tangan ke atas. Terdapat juga tulisan 'Rumah Sahabat Prabowo' dan 'Indonesia Bangkit' dengan latar belakang langit biru dan bendera Merah Putih.

Seorang resepsionis di bagian depan membenarkan bahwa Edgar Jonathan S adalah ketua di kantor ormas tersebut. Namun, dia mengaku sekarang Edgar tidak berada di tempat.

"Memang ketua di sini. Tapi dia di tim medianya Gerindra di Ragunan (kantor DPP Gerindra-red)," ujar resepsionis yang tidak mau disebutkan namanya itu kepada detikcom, saat ditemui di lokasi.

Resepsionis itu mengatakan, Edgar lebih sering berada di DPP Gerindra sebagai tim media. Namun, dia tidak menyebutkan posisi Edgar di tim itu.

Sebelumnya, tim kuasa hukum yang terdiri dari Trimedya Panjaitan, Junimart Girsang, Alexander Lay, dan Sirra Prayuna melaporkan satu nama yang diduga sebagai pelaku penyebar surat palsu, yakni Edgar Jonathan S ke Mabes Polri.

Pelaku dilaporkan atas dugaan tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 310 jo 311 KUHP, Pasal 27 jo. Pasal 36 jo. Pasal 45 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Laporan dibuat hari ini dengan no Laporan Polisi No. : TBL/293/VI/2014/Bareskrim.

Partai Gerindra ketika dikonfirmasi pun akan melakukan pengecekan mendalam terkait tudingan ini.

"Nanti kita akan lihat secara hukum. Kalau mereka punya bukti ya kita proses saja. Tapi kalau tidak ya kita akan tuntut balik," kata Waketum Gerindra Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (2/6/2014).

Fadli sendiri menegaskan partainya tak pernah memerintahkan black campaign tersebut. "Kita tidak seperti itu. Kita juga nggak tahu surat itu asli atau nggak. Saya akan tanyakan langsung," kata Fadli.